Bahar, Saafroedin Additional Author mixed material bibliography Jakarta Pustaka Sinar Harapan 2002 id Indonesia

Text

xlii + 781hlm: 14,5x20,5cm Selama ini, wacana hak asasi manusia di Indonesia diwarnai oleh paradigma dikotomis antara negara dan masyarakat madani, state versus civil society. Dalam paradigma ini, negara digambarkan sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai legalitas untuk memaksa dan mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya nasional. Secara potensial, negara dapat menyalahgunakan kekuasaan itu, dan dapat menjadi ancaman bagi masyarakat madani, karena itu harus selalu dikritisi. Nuansanya bersifat agak konfrontatif karena itu bermanfaat untuk menganalisis negara dari aspek politik dalam negeri, khususnya dalam suasana penuh kolusi dan kecurigaan. Namun, paradigma tersebut di atas terasa kurang memadai untuk memahami totalitas hak asasi manusia sebagai konsep terbaru dalam International human rights law, yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1948. Deklarasi Wina tahun 1993 menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia justru terletaj di atas pundak negara, terutama pundak pemerintah. hak asasi manusia 323.4 9794167479 PERPUSTAKAAN STFT WIDYA SASANA Jln. Terusan Rajabasa 2 Malang 323.4 Bah k 11052 323.4 Bah k Konteks_Kenegaraan_HAM.jpg.jpg 4550 2019-11-07 18:21:44 2022-04-27 10:22:09 machine generated