Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan media sosial turut membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam praktik demokrasi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada pola komunikasi dan partisipasi masyarakat, tetapi juga pada cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Perkembangan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi melainkan menjadi ruang hegemoni yang mempengaruhi masyarakat sekaligus arena perebutan kekuasaan. Dalam praktiknya, penggunaan media sosial selalu berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis yang berupaya memengaruhi kesadaran masyarakat. Maka, dalam teori masyarakat jaringan, Manuel Castells, melihat fenomena tersebut sebagai bentuk hegemoni, di mana kekuasaan tidak lagi bekerja melalui institusi politik tradisional, tetapi melalui penguasaan jaringan komunikasi dan arus informasi digital. Artinya, media sosial menjadi alat strategis bagi kelompok dominan untuk membentuk persepsi publik, mengoptasikan paradigma masyarakat, dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme plaformisasi. Akibatnya, fungsi media sosial membentuk individu atau masyarakat ke suatu ruang performatif yang melahirkan polarisasi, pengaburan batas antara fakta dan opini, manipulasi serta hiperkomunikasi politik. Pendek kata, penyebaran hoaks, politik pencitraan, buzzer, polarisasi, dan manipulasi menunjukkan bahwa media sosial tidak netral, tetapi arena pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Bagi Castells, usaha menghindari hegemoni dalam media sosial terhadap demokrasi bukanlah pilihan yang realistis. Akan tetapi, masyarakat perlu membangun kesadaran kritis, meningkatkan literasi digital, serta memiliki sikap reflektif dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang mudah dipengaruhi oleh arus informasi dan hegemoni digital, melainkan mampu menjadi subjek yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih sehat, terbuka, dan adil.