Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah berhasil membangun infrastruktur demokrasi prosedural yang cukup kokoh, namun di balik capaian tersebut terdapat paradoks yang mengkhawatirkan. Sistem kepartaian multipartai yang tumbuh pesat justru menunjukkan gejala merosotnya representasi politik yang substantif bagi warga. Defisit representasi ini termanifestasi dalam tiga anomali empiris yang saling mengait, yaitu menguatnya oligarki internal partai yang menggeser fungsi representasi menjadi instrumen kepentingan elite, terbentuknya koalisi gemuk yang melumpuhkan oposisi demokratis efektif, dan tingginya biaya politik yang secara struktural menyaring akses terhadap jabatan publik hanya bagi kelompok yang memiliki modal besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi secara kritis apakah dan sejauh mana sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi memenuhi standar normatif demokrasi pluralis dan poliarki Robert A. Dahl, sekaligus menelaah keterbatasan konseptual kerangka tersebut ketika dihadapkan pada realitas defisit representasi yang bersumber dari oligarki kepartaian dan ketimpangan ekonomi-politik yang struktural. Penelitian menggunakan metode analisis konseptual untuk mengurai dan mengklarifikasi konsep konsep inti pemikiran Dahl, serta metode refleksi kritis untuk mempertanyakan secara filosofis batas-batas dan asumsi-asumsi yang mendasari kerangka poliarki tersebut. Sumber data utama adalah karya-karya primer Dahl yang dibaca bersama literatur sekunder tentang sistem kepartaian dan demokratisasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia secara formal memenuhi sebagian besar prasyarat prosedural poliarki Dahl, yang ditandai oleh penyelenggaraan pemilu yang relatif kompetitif, proliferasi partai, dan kebebasan berekspresi yang jauh melampaui era Orde Baru. Namun secara substantif, sistem ini mengalami defisit representasi yang serius akibat bertahannya warisan struktural otoritarianisme berupa jaringan patronase, personalisme kepemimpinan partai, dan dominasi oligarki yang berhasil merekonfigurasi diri ke dalam institusi-institusi demokrasi yang baru tanpa mengalami transformasi mendasar. Penelitian ini juga menemukan bahwa kerangka poliarki Dahl tidak menyediakan mekanisme koreksi yang memadai terhadap distorsi representasi yang bersumber dari ketimpangan ekonomi struktural, sehingga sebuah sistem dapat memenuhi tujuh kondisi institusional poliarki secara formal sambil tetap gagal mewujudkan representasi yang bermakna secara substantif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori demokrasi pluralis yang lebih peka konteks dengan memperlihatkan bahwa poliarki Dahl paling produktif digunakan sebagai titik tolak kritis yang justru membuka ruang untuk mempertanyakan kondisi-kondisi struktural yang menentukan apakah prasyarat-prasyarat formal demokrasi dapat menghasilkan representasi yang substantif.