Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi dominasi elit politik di Indonesia pasca reformasi 1998 melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Reformasi telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas melalui kebebasan pers, sistem multipartai, dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Di balik kemajuan tersebut, masih terdapat berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial-ekonomi, krisis kepercayaan terhadap lembaga negara, menguatnya oligarki politik, serta praktik dominasi yang bekerja secara halus melalui pembentukan kesadaran dan konsensus sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan teori hegemoni Gramsci, penulisan ini mengkaji bagaimana elit politik mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai aparatus ideologis dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi politik tidak lagi bergantung terutama pada paksaan, melainkan melalui proses hegemoni yang membuat kepentingan elit diterima sebagai kepentingan umum. Media massa berperan dalam membentuk opini publik melalui kontrol informasi dan konstruksi narasi tertentu. Agama dimanfaatkan sebagai sumber legitimasi politik melalui penggunaan simbol, identitas, dan otoritas keagamaan. Sementara itu, narasi pembangunan digunakan untuk membenarkan berbagai kebijakan dan proyek yang sering kali mengabaikan kepentingan kelompok rentan. Selain itu, perkembangan media sosial turut memperkuat praktik hegemoni melalui personal branding politik, penggunaan buzzer, serta penyebaran narasi yang mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural menuju isu-isu identitas dan moralitas. Penulisan ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa dominasi elit yang bekerja melalui mekanisme hegemoni. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran kritis masyarakat dan pembangunan gerakan kontra-hegemoni agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.