Penelitian ini mengkaji benturan sosiokultural antara sakralitas perkawinan Katolik dan fenomena kawin kampong (hidup bersama tanpa ikatan sah Gereja dan negara) di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Studi kualitatif dengan metode kepustakaan ini menggunakan pendekatan yuridis-teologis normatif. Sumber data primer bersandar pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 kanon 1055–1165, sedangkan data sekunder mencakup dokumen magisterium Gereja (Familiaris Consortio) dan literatur etnografi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya kawin kampong dipicu oleh hambatan finansial akibat tingginya beban belis (mahar adat) yang melebihi kemampuan kaum muda. Secara hukum kanonik (kanon 1057-1 dan 1108-1), hubungan ini tidak sah karena mengabaikan kesepakatan bebas personal di hadapan otoritas resmi (forma canonica). Implikasinya menimbulkan keterbelahan kesadaran umat, desakralisasi pernikahan, serta sanksi sakramental berupa larangan menerima Komuni Kudus. Kebaruan penelitian ini menawarkan strategi respons pastoral yang adaptif-dialogis melalui tiga pilar operasional, preventif: mengoptimalkan pastoral kehadiran dan kursus persiapan perkawinan (KPP). Inkulturatif: melakukan dialog kultural untuk memisahkan beban finansial adat dari esensi sakramen perkawinan. Kuratif: mempercepat proses konvalidasi (pengesahan) melalui program nikah massal demi keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum).