Perkawinan campur dalam Gereja Katolik, secara khusus antara umat Katolik dan non-Katolik, merupakan realitas pastoral yang semakin sering dijumpai dalam masyarakat plural. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum kanonik mengenai perkawinan campur, terutama dalam terang Kanon 1124–1129 Kitab Hukum Kanonik 1983, serta implikasi teologis dan pastoral yang menyertainya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan normatif-teologis, yang mengkaji dokumen resmi Gereja, buku hukum kanonik, dan refleksi teologi pastoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa Gereja tidak menganjurkan perkawinan campur, tetapi mengizinkannya dengan syarat tertentu demi melindungi iman pihak Katolik (periculum fidei) serta menjamin pendidikan iman anak. Perkawinan campur beda gereja tergolong larangan (prohibitio) yang tidak membatalkan keabsahan, sedangkan beda agama merupakan halangan (impedimentum) yang membatalkan apabila tidak diberikan dispensasi. Lebih lanjut, ketentuan kanonik ini tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi memiliki dimensi pastoral yang kuat, yakni sebagai sarana pendampingan iman dan perlindungan terhadap sakramentalitas perkawinan. Dengan demikian, Gereja dipanggil untuk mengintegrasikan aspek hukum dan pastoral secara seimbang agar pasangan dalam perkawinan campur dapat menjalani kehidupan berkeluarga dalam terang iman, tanggung jawab moral, dan kesetiaan pada misi keselamatan Gereja.