Penelitian ini mengkaji sengketa proyek geotermal di Poco Leok sebagai persoalan yang dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan cadangan panas bumi untuk kepentingan energi alternatif yang berkelanjutan. Sebagai wilayah potensial, Poco Leok ditetapkan menjadi lokasi pengembangan proyek geotermal melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 tahun 2021 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022. Penetapan ini menuai penolakan yang cukup keras dari masyarakat Poco Leok. Melalui konsep ekologi pengetahuan proyek geotermal ini kemudian dilihat sebagai bagian dari konflik epistemologis, konfrontasi antara rasionalitas teknokratis negara dengan rasionalitas ekologis-kultural, berpotensi mengalienasi masyarakat, kebijakan yang perlu dibangun di atas dialog, dan pembangunan yang mesti menciptakan kesalingpahaman antara pengetahuan yang berbeda. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif kritis (critical qualitative approach) ini kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Pertama menerapkan transparansi informasi proyek geotermal yang memberdayakan partisipasi masyarakat Poco Leok, kedua mengakui keabsahan hukum masyarakat adat Poco Leok sebagai sumber legitimasi pengambilan keputusan proyek geotermal, dan ketiga membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang pluralis dan restoratif.