Fokus studi ini ialah mengkaji dan mendeskripsikan konsep demokrasi digital Christian Fuchs dan relevansinya bagi politik Indonesia. Bertolak dari realitas perkembangan teknologi digital, internet, kecerdasan buatan, dan berbagai platform media sosial seperti Google, Facebook, Youtube, X (Twitter), Instagram, WhatApp, TikTok, dan lainnya. Paradigma, prilaku, cara kerja, budaya, termasuk demokrasi mengalami transformasi signifikan. Fenomena digitalisasi politik menciptakan ketegangan antara narasi janji versus realitas. Digitalisasi dengan retorikanya menjanjikan partisipasi politik yang lebih luas dan keterbukaan informasi, namun realitas ruang digital justru menjadi lapangan dominasi kapitalisme digital, manipulasi algoritmik, ruang publik dikomodifikasi, partisipasi dimanipulasi, demokrasi disandera oleh logika pasar korporasi teknologi digital besar dan elite politik. Fuchs menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis tradisi Marxisme komunikasi sebagai pisau analitis kritis untuk membedah dan membongkar mitos netralitas teknologi. Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural atas kepemilikan media, regulasi demokratis, dan distribusi kekuasaan informasi yang adil, demokrasi digital hanya menjadi ilusi yang melanggengkan dominasi oligarki digital. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, membaca karya karya Fuchs dan sumber lain yang relevan, untuk menelaah kontradiksi antara potensi emansipatoris teknologi dan realitas ketimpangan digital di Indonesia. Temuan bahwa di Indonesia, demokrasi digital lebih sering melayani kepentingan elite politik dan ekonomi, alih-alih memberdayakan rakyat. Polarisasi, disinformasi, dan kontrol algoritmik menjadikan warga sebagai objek pasif konsumsi, bukan subjek aktif demokrasi. Karena itu, penelitian ini menyerukan rekonstruksi radikal atas ekosistem digital, dari ruang yang tunduk pada kapital, menjadi ruang emansipatoris yang memungkinkan demokrasi sejati tumbuh inklusif, setara, dan berkeadilan sosial. Studi ini merekomendasikan kebijakan digital yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlunya kesadaran kritis warga untuk merebut kembali ruang digital sebagai medan perjuangan demokrasi sejati.