Tulisan ini berfokus pada Legitimasi Politik Demokrasi Dalam Perspektif David Beetham, yang membagi legitimasi menjadi tiga dimensi utama yang meliputi legalitas, justifikasi normatif, dan persetujuan dari rakyat. Legitimasi dalam sistem demokrasi bukan hanya semata-mata mengenai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga harus mendapat pembenaran moral yang sesuai dengan nilai-nilai sosial serta didukung secara aktif oleh warga negara. Dalam konteks Indonesia, tantangan-tantangan nyata terhadap legitimasi demokrasi muncul dalam bentuk krisis kepercayaan publik, praktik hukum yang tidak adil, dan lemahnya partisipasi politik Masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menganalisis bagaimana kerangka pemikiran Beetham dapat digunakan untuk memahami dan mengaplikasikannya dalam konteks atau kondisi politik Indonesia yang kerap kali diwarnai oleh instabilitas sosial, polarisasi politik, dan konflik nilai. Hasil kajian tulisan ini menunjukkan bahwa untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia, diperlukan tata Kelola kekuasaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mempertahankan legitimasi demokrasi, terkhususnya di Indonesia dalam jangka panjang.