Skripsi ini berfokus pada kajian filosofis tentang pendekatan kapabilitas dalam pembangunan manusia menurut Martha Nussbaum. Kajian ini bermula dari keprihatinan penulis terhadap realitas pembangunan manusia di Indonesia yang sering kali tidak memihak pada kondisi konkret masyarakat dan hanya direduksi pada indikator ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek-aspek esensial kehidupan individu dalam masyarakat. Penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan ini menemukan bahwa pendekatan kapabilitas Nussbaum adalah gagasan yang menawarkan kerangka etis-politis dalam menilai dan membentuk kebijakan pembangunan manusia. Pendekatan ini lebih memihak pada kondisi konkret individu, khususnya pada kemampuan dan kebebasannya, menempatkan martabat sebagai prinsip dasar pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif setiap orang dalam membentuk hidupnya. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk menanggapi isu-isu, seperti: pertama, pendidikan. Melalui pendekatan kapabilitas, pendidikan tidak hanya dijadikan sarana untuk melatih kecakapan kerja, tetapi terutama menumbuhkan kemampuan reflektif, berpikir kritis, dan kepekaan sosial, sehingga peserta didik dapat berkembang secara seimbang baik secara intelektual maupun moral dalam kehidupan bersama. Kedua, partisipasi politik perempuan. Pendekatan kapabilitas menekankan pentingnya perempuan memiliki kontrol atas lingkungannya, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tidak hanya membuka akses, tetapi juga menghapus hambatan sistemik agar perempuan dapat berpartisipasi secara utuh dan bermakna dalam politik. Ketiga, pemberdayaan masyarakat adat. Pendekatan kapabilitas mengembalikan kesadaran bahwa masyarakat adat juga memiliki kemampuan untuk hidup sejahtera secara mandiri dengan cara hidup yang selaras dengan alam. Mengakui dan melindungi hak-hak mereka adalah bentuk penghormatan terhadap kapabilitas mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum, layanan dasar yang adil, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk memastikan mereka tidak tersingkir dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.