Skripsi ini membahas pemikiran Jurgen Habermas tentang postsekularisme dan relevansinya terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam konteks global yang ditandai oleh kembalinya agama ke ruang publik, Habermas mengusulkan konsep masyarakat postsekuler sebagai respons terhadap keterbatasan teori sekularisasi. Ia menawarkan empat prinsip utama-relasi saling belajar, penerjemahan bahasa religius ke dalam bahasa sekuler rasional, bonum commune, dan netralitas negara-sebagai dasar pembentukan demokrasi yang inklusif dan deliberatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis karya-karya Habermas dan realitas demokrasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia, yang diwarnai oleh polarisasi agama dan ketimpangan kebijakan publik, membutuhkan pendekatan postsekuler untuk menjamin keadilan dan kebebasan beragama. Prinsip-prinsip postsekularisme dapat menjadi kerangka normatif untuk merumuskan kebijakan yang menghargai keragaman dan menghindari diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, pemikiran Habermas menawarkan kontribusi penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang plural, adil, dan menghargai peran konstruktif agama dalam ruang publik.