Konsep kontrak sosial dalam filsafat politik menjelaskan legitimasi kekuasaan negara atas individu. Thomas Hobbes dalam Leviathan menekankan perlunya otoritas absolut untuk menghindari kekacauan, namun pandangan ini dikritik Jean Hampton karena dianggap terlalu pesimistis dan mengabaikan moralitas serta kerjasama sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Hampton terhadap Hobbes dan mengeksplorasi rekonstruksi kontrak sosial yang lebih inklusif dan etis melalui metode kualitatif berbasis kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrak sosial yang diajukan Hobbes cenderung memberikan legitimasi terhadap kekuasaan absolut, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hak-hak individu. Sebaliknya, Hampton menawarkan model kontrak sosial yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, dengan menempatkan negara sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Kritik ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana demokrasi masih menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi kontrak sosial berdasarkan kritik Jean Hampton dapat menjadi landasan bagi penguatan demokrasi dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem politik modern.