Tulisan ini meletakan fokus pada banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt dan relevansinya dalam menganalisis fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi menjadi persoalan yang krusial. Maraknya penyelewengan yang dilakukan pejabat publik untuk memenuhi kepentingan kelompok dan golongan tertentu sudah menjadi hal yang biasa. Metodologi yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang melibatkan studi atas teks-teks Arendt dan data kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dimensi-dimensi korupsi yang tidak hanya berfokus pada tindakan individu tetapi juga mempertimbangkan lingkungan sosial, budaya, dan birokrasi yang memungkinkan korupsi terjadi tanpa adanya perlawanan moral yang kuat. Temuan penelitian mengungkap bahwa pendekatan Arendt memberikan perspektif baru dalam memahami korupsi sebagai kejahatan yang terinstitusionalisasi, sehingga upaya pemberantasannya memerlukan reformasi sistemik, pendidikan etika publik, dan penguatan mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya memperkaya diskusi filsafat politik terkait kejahatan modern, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memutus mata rantai korupsi di Indonesia.