Praktek-praktek Money Politics selama Pemilu 1999 terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi dengan modus operandi yang beragam namun hanya sedikit diantaranya yang terjaring oleh penegak hukum. Pranata-pranata penegakan hukum seperti misalnya Mahkamah Agung yang menurut Undang-Undang No.2/1999 tentang Partai Politik mempunyai otoritas luas dalam mengawasi dan menindak parpol yang terbukti terlibat Money Politik tidak meunjukkan efektivitas memadai dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Buku Uang dan kekuasaan dalam Pemilu 1999 ini membentang berbagai praktek Money Politics dan bagaimana hal ini ditanggapi dalam wacana politik pasca Rejim Otoritarian.