Atas nama hak-hak asasi manusia, negara-negara Barat sering menekan negara-negara Asia dan bahkan menyerang negara-negara Islam, juga dengan alasan perang melawan terorisme. Seberapa universalkah hak-hak asasi manusia yang telah dideklarasikan pada 10 Desember 1948 oleh PBB itu? Bukankah hak-hak asasi manusia berasal dari konteks individualisme masyarakat liberal Barat, dan hal itu tidak sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan lain? Bagaimana respons dunia Islam dan para elit politis di Asia terhadapnya? Buku ini mengulas lima tema polemik termasyhur yang mempersoalkan kesahan universal hak-hak itu, yaitu polemik antara hak-hak asasi universal dan republikanisme, antara hak-hak asasi versi Barat dan versi Islam, antara hak-hak individual dalam liberalisme dan hak-hak kolektif dalam multikulturalisme, antara hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Asia dan antara hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Penulis menyingkap kepentingan-kepentingan politis di balik retorika keunggulan agama dan kebudayaan sendiri dan mengkritik instrumentalisasi hak-hak asasi manusia dalam politik internasional. Ia membela pendirian bahwa hak-hak asasi manusia dimaklumkan untuk melindungi manusia dari pengalaman-pengalaman negatif dalam modernitas, yakni akibat kesewenangan kekuasaan, ekspansi pasar kapitalis, tekanan kelompok ataupun dominasi teknologi. Tuntutan itu tidak boleh direlatifkan, meski dengan dalih-dalih kekhasan agama ataupun kebudayaan sekalipun. Sebuah buku yang wajib dibaca oleh dosen, peneliti, mahasiswa, aktivis, politikus atau pembaca umum yang meminati filsafat politik, etika politik, ilmu hukum, hak-hak asasi manusia, hubungan internasional, dan studi interkultural.