Dalam sejarah perkembangan negara kebangsaan di Asia tampak fenomena yang umum yaitu perubahan dan integrasi. Perubahan itu dialami oleh daerah-daerah dan kelompok-kelompok yang semula sengaja dipecah belah oleh penjajah untuk memudahkan penguasaannya. Namun setelah nasionalisme muncul dan pemimpin-pemimpin nasionalis dapat mengambil alih kekuasaan penjajah maka nasionalisme yang juga meresapi pemimpin-pemimpin daerah itu mulai mengadakan perubahan daerahnya untuk berintegrasi dengan pemimpin-pemimpin nasional dan berdirilah negara nasional yang baru dan siap menghadapi ancaman dari luar baik dari negara yang dulu pernah menjajahnya maupun dari negara asing lain. Fenomena itu juga tampak di Yogyakarta, dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin sangat penting peranannya dalam perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta dari pemerintahan patrimonial menjadi birokrasi pemerintahan propinsi modern dari Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Sultan memiliki pengalaman serta pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan modern dan tradisional, kehendak yang kuat untuk bebas dari penjajahan dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat; Sultan mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin gerakan rakyat berpendapat bahwa Sultan adalah pemimpin dan rajanya; kecuali itu Sultan juga mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta menurut UUD 1945 yang didukung oleh rakyat Yogyakarta.