Euphoria rakyat untuk mengontrol kekuasaan Pemerintah Desa, yang diwujudkan dengan penurunan paksa Kepala Desa (atau perangkatnya) dari jabatan ini tentu bukan solusi yang tepat. Karena di samping inkonstitutional juga berimplikasi pada terjadinya vakum kekuasaan dalam Pemerintahan Desa, yang akibat lanjutannya berupa lumpuhnya Pemerintahan Desa. Solusi yang diperlukan sesungguhnya adalah reformasi tata Pemerintahan Desa, sehingga sistem pemerintahan yang ada memungkinkan bagi terjadinya akses dan kontrol rakyat terhadap praktek kekuasaan Pemerintahan Desa, sementara Kepala Desa dan perangkatnya mempunyai landasan (hukum) bagi integrasi demokrasi dalam sistem Pemerintahan Desa. Pada saat yang sama, kondisi obyektif keragaman dari desa-desa yang ada dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Bukan justru dipaksa untuk seragam, yang dalam banyak hal justru bersebrangan dengan kaidah demokrasi itu sendiri.