KEGAGALAN sistem politik Demokrasi Parlementer ala Barat yang dterapkan sejak awal kemerdekaan dan kegagalan sistem politik Demokrasi Terpimpin yang menggantikannya, telah mendorong muncul dan diterapkannya suatu sistem politik baru, sistem politik Demokrasi Pancasila. Sistem baru ini muncul bersama dengan tampilnya pemerintah ORBA sejak 1966. Tetapi apakah sistem politik itu memang merupakan alternatif yang cocok untuk menjawab realitas dan karakteristik kekuasaan di dalam masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini menyangkut tingkat adabtabilitas suatu sistem kekuasaan yang harus diterapkan dalam suatu negara, seperti Indonesia. Dilihat dari perspektif tertentu, tingkat adadtabilitas sistem yang ada sekarang ini merupakan representasi dari endegenous power system (sistem kekuasaan pribumi) yang mencerminkan kekhasan keindonesiaan di dalamnya. Dalam buku ini, Fachry Ali mengemukakan bahwa kekhasan keindonesiaan itu ialah adanya suatu paham yang bersumber dari tradisi budaya Jawa sebagai paham yang dominan dalam sistem politik dewasa ini, dan justru karena itulah mampu memberikan kelangsungan daya tahan dan tingkat adabtabilitas yang tinggi, dibandingkan dengan dua sistem politik sebelumnya. Keunggulan terletak pada kerangka pandangan empirisnya mengenai pengelolaan sistem kekuasaan dalam menangani realitas kekuasaan yang terpencar-pencar. Dan itu berarti pula kemampuan memendam konflik dan memantabkan stabilitas. Tentu saja sifat dari sistem kekuasaan yang cenderung konsentrik seperti itu akan menimbulkan beban tersendiri.