Ketentuan dasar mengenai hak-hak atas tanah di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun untuk melaksanakan ketentuan dan prinsip dasar hak-hak atas tanah tersebut masih diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersifat rinci agar dalam prakteknya lebih dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam rangka membantu program Pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan, maka buku memuat sejumlah peraturan pelaksana perundang-undangan tentang hak-hak atas tanah; Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan serta peraturan terkait lainnya.