Membangun hubungan bukanlah sebuah perkara mudah, meskipun memiliki tujuan yang sama. Dalam membangun hubungan ada pasang naik dan surut yang menyertai sebuah hubungan. Begitulah hubungan Gereja dan Negara. Sejak awal berdirinya, Gereja selalu berusaha untuk membangun hubungan dengan pemerintahan (Negara) semata-mata demi memperoleh kebebasan dalam mewartakan Kristus. Dalam perjalanan waktu tujuan itu sudah mulai bergeser pada kepentingan politik dan kekuasaan yang dimulai pada periode kaisar Konstantinus Agung. Gereja tidak lagi memisahkan urusannya dengan urusan Negara. Kedua urusan itu yakni keagamaan dan politik dicampuradukkan sehingga tidak lagi dapat dibedakan hal mana yang menjadi urusan Gereja. Hal ini berdampak pada pandangan umum mengenai Gereja, bahwa Gereja, bahwa Gereja bukanlah lembaga keagamaan tetapi penjajah. Hal ini juga disebabkan karena banyak Negara Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Katolik pada masa lalu berekspansi ke daerah-daerah baru dan menjajah serta mengeruk kekayaan alam. Hal inilah yang menjadi alasan bagi masyarakat non-Katolik memberi stigma penjajah kepada Gereja dan itu masih bertahan hingga kini. Situasi Gereja universal tidak bedanya dengan situasi Gereja di Indonesia dimana stigma itu masih terus dilekatkan pada Gereja. Sehingga apapun hal baik yang dilakukan Gereja dalam bingkai hubungan dengan Negara dipandang sebagai akal bulus Gereja untuk menambah anggotanya dan juga untuk kembali menjajah. Bahkan ada yang berpandangan ekstrim bahwa Gereja harus disingkirkan.