SARA dengan demikian merupakan penghalang resmi perkembangan sastra: ia bisa merupakan alasan yang bisa diterima semua pihak dalam masyarakat untuk menghambat sastra. Justru karena kita telah sekata untuk mempergunakan bahasa Indonesia, yang berarti kita harus berbagi masalah suku, agama, ras, dan adat-istiadat masing-masing dengan kelompok lain dalam masyarakat, kebebasan itu menjadi sangat terbatas. Berbeda dengan keadaan sebelum kemerdekaan, kini sulit dibayangkan seorang sastrawan peranakan Tionghoa menulis mengenai masalah-masalah yang hidup di lingkungan rasnya dalam kaitannya dengan pribumi; tidak mungkin ia dengan bebas menyuarakan apa yang dirasakannya dalam karya sastra yang dibaca luas di negeri ini. Sulit juga dibayangkan munculnya sikap dan penilaian suatu kelompok terhadap kelompok lain. Seorang sastrawan Kristen, misalnya, juga alan mengalami kesulitan yang sama jika ia merasa perlu mengungkapkan segalanya pengalamannya berkaitan dengan pergaulan dengan orang Islam. Begitu pula sebaliknya. Dan sastrawan Batak akan harus bersikap sangat hati-hati seandainya ia berniat mengungkapkan kejengkelan kelompok etnisnya terhadap ada-istiadat Jawa. Dan keterbatasan ini akan menjadi tekanan jika pemerintah terlalu banyak campur tangan; namun sebenarnya yang lebih sering menjadi juru sensor yang kejam adalah masyarakat sendiri, Ini terbukti dari berbagai kasus pelarangan yang pernah terjadi.