Usaha-usaha setiap orang untuk mencari solusi atas problem kedudukan Papua dalam NKRI ini telah disuarakan namun tetap mengalami kerumitan. Problem diatas Tanah Papua begitu kompleks, sebab problem telah menyentuh berbagai aspek kehidupan orang asli Papua. Selain itu, ada kepentingan mendasar antara orang asli Papua dan pemerintah Indonesia. Orang asli Papua ingin memisahkan diri dari NKRI, sementara pemerintah Indonesia menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ada begitu banyak ide dan solusi yang berikan berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan tersebut, namun tetap menemukan jalan buntu. Oleh karena itu, problem bukan menjadi hambatan dalam membangun kehidupan bangsa yang bermartabat. Pemikiran politik Habermas memberi ruang untuk mengkritisi problem yang dialami orang asli Papua. Sistem politik demokrasi liberatif yang ditawarkan Habermas dipandang sebagai dasar dalam membangun komunikasi politik tanpa kepentingan, konsensus menjadi sasaran politiknya dan fakta hukum menjadi pedoman bersama untuk memproteksi seluruh sistem politik yang ingin dibentuk dalam suatu negara.