Salah satu persoalan yang paling runyam di Indonesia ialah meredupnya praktek kebebasan beragama dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Aneka macam konflik berbau SARA merupakan cetusan pudarnya praktek kebebasan beragama di Indonesia. Padahal bangsa Indonesia termasuk negara yang menganut paham kebebasan beragama, bukan negara agama. Secara normatif-teoritis, hak kebebasan beragama dihargai dan diakui secara universal dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 pasal 18 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Namun kebebasan beragama pada tataran historis-praksis justru melanggar etika pergaulan hidup sosial-kemasyarakatan dan sosial-keagamaan serta melampui batas-batas kepatuhan. Pendek kata, hak kebebasan beragama di Indonesia secara teoritis ada, tetapi dalam tataran praksis di lapangan ada banyak masalah. Hal ini menyebabkan realitas kemajemukan agama di Indonesia tidak jarang menjelma menjadi problem sosial dan kekerasan yang bernuansa SARA seperti misalnya tragedi Situbondo, Maluku, Poso, Ambon, Mataram dan lain-lain. Banyak pihak yang tidak bertanggungjawab 'mengatasnamakan Tuhan' menghancur agama lain, menghalangi tindakan keagamaan bahkan tega merusak tempat ibadah agama-agama lain. Pemahaman dan penghayatan agama yang terlampau fanatik ini menyebabkan orang fanatik itu menganggap agamanya sendiri yang paling benar dan agama-agama lain adalah sesat dan kafir. Sikap fanatik ini cenderung menjadi pemicu awal tindakan kekerasan atas nama agama. Agama seolah-olah adalah yang menyebabkan tindakan kekerasan dan perang. Agama memang bukanlah satu satunya penyebab tindakan kekerasan. Kebebasan beragama Dignitas Humanae menuntut tanggung jawab setiap pribadi untuk mencari kebenaran akan yang ilahi sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini ditekankan oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen Dignitas Humanae karena Allah yang diimani oleh kelompok-kelompok umat beragama mengatasi segalanya.