Kita sebenarnya tak memerlukan konsepsi keamanan negara kalau konsep ini hanya menjadi alat penguasa negara untuk melindungi kepentingannya dalam merespon berbagai ketidakpuasan dari masyarakatnya seperti yang terjadi selama ini. Dalam trend global di banyak negara muncul kecenderungan untuk meninggalkan konsepsi ini dan menyadari perlunya menghormati hak sipil dan politik warganya. Oleh karenanya bila konsepsi ini masih dipertahankan di Indonesia bahkan diperkokoh lagi lewat perangkat hukum yang khusus untuk itu misalnya dengan membuat UU Keselamatan dan Keamanan Negara maka ia akan tampak sebagai warga global yang ketinggalan jaman. Buku ini memaparkan dengan jernih bagaimana konsepsi keamanan negara tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik selama pemerintahan Orde Baru. Sebagai perbandingan dalam buku ini dipaparkan pula penerapan konsepsi yang sama di tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Korea Selatan.