Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk memilih wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan, agar sistem pemerintahan yang dijalankan lebih mensejahterakan warganya. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, sistem pemilu Indonesia menetapkan undang-undang yang menjamin kebebasan dan kerahasiaan para pemilih dengan diberlakukannya asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia). Namun kenyataan yang terjadi selama beberapa pemilu yang telah dilaksanakan (khususnya Pemilu 1992), banyak terjadi penyimpangan dalam pesta demokrasi tersebut sehingga asas LUBER tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyimpangan yang dilakukan pihak GOLKAR, ABRI dan birokrat pemerintah memberikan suatu indikasi tidak sehatnya pemilu yang dilaksanakan. Dengan demikian timbul beberapa pertanyaan: Seberapa jauh jaminan kejujuran dan keadilan pemilu diterapkan Pemerintah? Mengapa undang-undang pemilu yang berlaku selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Bisakah Golkar sebagai salah satu Parpol dapat mandiri dalam percaturan politik di Indonesia? Dalam kaitan tersebut diatas, maka kajian berupa studi kasus pemilu tahun 1992 dalam buku ini akan memberikan suatu wawasan pemikiran politik yang menarik untuk disimak.