KUHAP termasuk perlengkapan yang sangat penting dalam praktik kehidupan masyarakat bangsa dan negara di Indonesia. KUHAP ingin mendudukkan proses peradilan sebagai satu kesatuan. Kecuali itu, sejak adanya KUHAP, masing-masing personel dari komponen sistem peradilan pidana akan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Akan tetapi, dikeluarkannya undang-undang yang mengatur secara lengkap proses peradilan pidana, yakni UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana belum sepenuhnya dilihat dan diterima sebagai induk dari sistem peradilan pidana di negeri ini. Atas dasar itu, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, pakar hukum terkemuka di Tanah Air menegaskan bahwa sekalipun tidak diutarakan dengan bahasa yang tegas seyogianya KUHP tetap diterima dan diperlakukan sebagai induk dan merupakan payung bagi undang-undang dapat kita simak dalam buku ini.