Konflik soal antara berbagai pihak sering terjadi, terutama antara masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan dengan rencana penggunaan tanah dalam masyarakat tersebut untuk pembangunan dan demi kepentingan umum atau negara. Juga sering terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta. Konflik-konflik tersebut wajar saja terjadi, karena masyarakat wajib mempertahankan hak miliknya berupa tanah itu. Namun pada penggunan tanah yang semula milik masyarakat kemudian akan digunakan untuk kepentingan negara atau umum yang lebih luas, maka masyarakat harus diajak musyawarah sebaik-baiknya. Aturan hukumnya atau undang-undang untuk itu sudah ada. Masyarakat harus tidak dirugikan, bahkan harus diuntungkan. Buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status tanah dalam dimensi sosial politik dan yuridisnya. Kasus Kedungombo sengaja digunakan sebagi salah satu titik tolak pembahasan dalam buku ini, karena sifatnya yang representatif dan monumental dalam konflik penggusuran tanah masyarakat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.