Berbagai kasus korupsi, mafia hukum, mafia peradilan, makelar kasus, dagang perkara dan percaloan hingga 'wartawan amplop' dan pengadilan diibaratkan sebagai 'surga koruptor' Kasih Uang Habis Perkara (KUHP), kasus suap yang melibatkan anggota DPR, penegak hukum, pejabat birokrat terus merebak dan membentang dari pusat hingga daerah. Partai politik diibaratkan sebagai 'sekolah' bagi para calon koruptor. Hal ini memperlihatkan lemahnya transparansi kredibilitas dan akuntabilitas DPR yang kini mengalami erosi. Masyarakat menjadi skeptis 'kurang percaya' terhadap tiap diskursus keterwakilan melalui sikap permisif dan indiferen. Erosi kepercayaan ini berdampak pada eskalasi sosial dan menimbulkan minimalisme moral. Karut-marut situasi bangsa dan negara yang kian marak ini menjadi alasan mengapa negara ini dijuluki Negeri Mafia Republik Koruptor.