Banyak usaha menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada yang menitikberatkan pada usaha-usaha memberi bimbingan pada aparatur pemerintah (khususnya penegak hukum) agar dalam mengemban fungsinya selalu memperhatikan hak-hak seseorang termasuk hak-hak asasi tersangka, terdakwa atau terhukum. Dalam persamaan dan kebebasan agar dapat menimbulkan kehidupan demokrasi. Di bidang ekonomi, perlu dijamin hak-hak hidup golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah. Juga hak buruh untuk menghindari eksploitasi golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah dan oleh kaum majikan terhadap kaum buruh. Apakah semua itu efektif? Inilah sebuah pertanyaan yang diajukan penulis dalam bukunya yang membahas berbagai masalah mengenai politik, hukum, sosial, budaya, agama dan HAM. Ia menyadari bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin dapat tercapai tanpa ditegakkannya hukum dan keadilan. Dan untuk mencapai itu semua, menurut penulis disyaratkan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.