Trias Politika yang diperkenalkan Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara konstitusional diakomeder dalam sistem UUD 1945. Akan tetapi, selama rezim Orde Baru, di dalam pelaksanaannya sengaja lembaga eksekutif, sehingga lembaga yudikatif tak lebih dari alat dan perpanjangan tangan-nya. Demikian pula lembaga legislatif dengan berbagai hak yang melekat padanya sebagaimana jelas disebut dalam UU 1945 dibuat mandul dan tak berdaya. Salah satu pemandulan itu adalah 'pembungkaman' suara kalangan legislatif (DPR) baik sebagai institusi maupun perseorangan. Hak DPR menyatakan pendapat baik dalam forum formal maupun di luar Gedung Senayan sengaja digunting dengan menjadikan fraksi sebagai subjek. Upaya dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat? Mengapa MPR sebagai penyelenggara negara tertinggi belum menjadi penjelmaan seluruh rakyat, seluruh golongan dan seluruh daerah? Mengapa selama Rezim Orde Baru bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak merupakan pokok-pokok penguasa dan konglomerat? Mengapa peran Sospol ABRI sampai dengan pengebirian kedaulatan rakyat? Temukan jawaban semua itu dalam buku ini.