Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak awal para pendiri bangsa bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada dua konsep otonomi luas, pelaksanaannya haryslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia memaparkan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tahun 1945, hingga sekarang. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi sampai saat ini masih terkesan sentralistik. Lebih lanjut dikatakan banwa problematika otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling menonjol adalah kekuatan politik hukum yang terjadi di Indonesia.