Selesai warta berita radio pukul 7 pagi tanggal 1 Oktober 1965, dibacakan suatu pengumuman khusus, antara lain, bahwa seluruh kekuatan dalam wilayah Republik Indonesia telah dialihkan kepada suatu Dewan Revolusi dan Kabinet dinyatakan berada dalam status demisioner. Segera pimpinan Angkatan Darat mengumumkan bahwa Jakarta berada dalam keadaan darurat perang. Dan, Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai dalang peristiwa tersebut yang selanjutnya dikenakan tindakan pembubaran. Presiden Soekarno sadar sepenuhnya bahwa keseimbangan yang rapuh yang menjadi sandaran dari kekuatan dan kekuasaannya berada dalam bahaya yang besar sebagai akibat peristiwa itu. Tidak terelakkan, segitiga penyeimbang politik Indonesia-Soekarno, PKI dan Angkatan Darat rubuh karenanya, diikuti oleh runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin. Tak terhitung lagi berapa besar harga yang telah dibayarkan untuk pergeseran kekuasaan yang terjadi menjelang akhir tahun 60-an itu. Yang pasti, kegocangan yang ditimbulkan oleh malapetaka politik itu jauh melampaui gejolak manapun yang pernah terjadi dalam sejarah Republik. Di lain pihak, peristiwa yang menyejarah itu kemudian menjadi bahan perbicangan yang seoalah-olah tak berkesudahan, dan masih harus direnungi maknanya.