Demokratisasi tampaknya sudah merupakan kehendak zaman. Gelombangnya tidak hanya merambah dunia politik-sekular yang memperjuangkan pemerintahan berada di tangan rakyat, tetapi juga dunia Gereja, dunia yang pejabatnya sudah ditentukan 'dari atas'. Namun fakta menunjukkan tidak bisa lagi dianadaikan bahwa pejabat Gereja bertindak benar dan sungguh demi kepentingan Gereja misalnya di dalam pengambilan kebijakan pastoral, peningkatan peran serta kaum perempuan, penggunaan keuangan paroki, dan sebagainya. Karena itu perlu diciptakan struktur sebagai kontrol untuk meminimalkan penyimpangan dan sekaligus alat bantu untuk mengoptimalkan pelayanan. Lewat struktur tersebut partisipasi aktif segenap umat mendapatkan tempat yang memadai. Ke depan partisipasi yang nyata dalam interaksi, dialetika dan pertukan pendapat antarumat dan dengan pejabat Gereja akan mampu memberi arah dan program serta agenda yang lebih baik bagi umat beriman.