SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah memiliki pengaruh yang besar terhadap keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Fokus utama tesis ini yakni menganalisis SKB Menteri tentang Ahmadiyah berdasarkan perspektif politik pengakuan Charles Taylor. Tujuan penulisan tesis ini adalah mengkritisi keputusan-keputusan dalam SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Ada beberapa penemuan penelitian ini antara lain: butir keputusan dalam SKB Tiga Menteri memuat unsur absennya pengakuan dan pemberian pengakuan yang keliru terhadap identitas partikular Ahmadiyah di Indonesia. Meskipun SKB tersebut adalah sebuah upaya pemetintah tersebut dalam perspektif Taylor adalah suatu sikap menolak mengakui Ahmadiyah di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, keputusan seperti ini bertentangan dengan konstitusi tentang kebebasan beragama. SKB Tiga Menteri memuat unsur absennya penghormatan terhadap aspek-aspek partikularitas kelompok Ahmadiyah. SKB Tiga Menteri mengasimilasi dan menghegemoni nilai-nilai khas Ahmadiyah berdasarkan akidah kelompok Islam mainstream. Bagi Taylor, hal demikian merupakan bentuk dosa melawan cita-cita aktualisasi identitas otentik. SKB Tiga Menteri mengancam eksistensi masa depan kelompok Ahmadiyah. Perintah menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan-kegiatan berdampak terputusnya transmisi nilai-nilai khas Ahmadiyah kepada generasi-generasi baru. Dengan demikian, SKB Tiga Menteri menutup kemungkinan munculnya generasi-generasi baru yang menjamin meneruskan nilai-nilai partikular Ahmadiyah. Berdasar pada pertimbangan politik pengakuan Taylor, dua hal yang mendesak perlu dilakukan yakni pemberian pengakuan terhadap identitas partikular kelompok Ahmadiyah dan perlunya perlindungan hukum untuk menyelamatkan identitas khas Ahmadiyah dari ancaman hegemoni kelompok mayoritas.