Skripsi ini berfokus mengkaji pendekatan kapabilitas dalam pembangunan manusia di negara demokrasi menurut Amartya Sen. Kajian dilakukan dengan menggunakan analisis kepustakaan. Kajian ini menemukan bahwa pendekatan kapabilitas adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan setiap individu dalam negara demokrasi dalam hal kebebasan memilih seperangkat jenis kehidupan yang dianggap bernilai. Dari definisi ini, Sen menurunkan dua domain utama dalam pendekatan kapabilitas, yaitu keberfungsian dan kemampuan. Jika didasarkan pada dua elemen penting ini, maka model evaluasi terhadap kesejahteraan pembangunan membedakan antara: (1) kesejahteraan, berisi seperangkat keberfungsian tertentu sebagai elemen konstitutif kesejahteraan, yang disesuaikan dengan kondisi individu dan lingkungan alam dan sosial sekitarnya; (2) kebebasan mengejar kesejahteraan, berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai dan mengkombinasikan seperangkat keberfungsian dengan bebas sesuai sifat dan tujuan hidup yang anggap individu sebagai sesuatu yang berharga dan punya alasan rasional dibalik klaim keberhargaannya itu. Sementara di level tujuan, Sen membedakan antara: (1) Kebebasan agensi; (2) kebebasan kesejahteraan. Perhatian pendekatan kapabilitas pada kesejahteraan individu sama sekali tidak mengabaikan peran negara di mana seseorang hidup. Hubungan ini dijelaskan Sen dalam poin penting berikut, yaitu: (1) intervensi represif negara dalam mencekik kebebasan dan inisiatif, serta usaha melumpuhkan kerja individu dan aksi kooperatif dan; (2) peran suportif negara dalam meningkatkan kebebasan efektif individu, misalnya dalam memberikan pendidikan publik, perawatan kesehatan, jaring pengaman sosial dalam situasi darurat dan terhadap orang-orang miskin. Pendekatan kapabilitas memiliki signifikansi penting jika dijadikan paradigma pembangunan di negara kita, Indonesia. Efektifitas implementasi pendekatan kapabilitas ke dalam paradigma pembangunan bangsa kita mengandaikan bahwa, sejak saat ini, pemerintah mendorong: (1) Peningkatan kapabilitas masyarakat lewat akses nyata pada seperangkat keberfungsian kehidupan yang berkontribusi bagi kesejahteraan dan kebebasan fundamental, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memperluas pemerataan persebarannya ke seluruh wilayah Indonesia; (2) perumusan kebijakan ekonomi yang adil yang memungkinkan produk-produk alam lokal dan produk sosial budaya lokal dapat dipasarkan dan dipopulerkan di berbagai tempat di Indonesia atau di luar negeri; (3) penghilangan segala bentuk deprivasi kapabilitas oleh isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), demi mengakomodasi dan menjamin hak-hak sipil dan politik bagi setiap orang dan setiap komunitas etis minoritas tertentu; (4) peningkatan transparansi penggunaan keuangan negara dan efisiensi pengimplementasian kebijakan publik yang adil demi meningkatkan kejujuran dan rasa saling percaya di tengah masyarakat; (5) proses penalaran publik yang jujur dan terbuka secara terus menerus demi mencari gagasan terbaik bagi peluang transformasi atau pemeliharaan serta keberlanjutan kekayaan alam dan modal sosial bangsa.