Secara keseluruhan sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 gubernur dan 60 wali kota atau bupati dan wakilnya. Masalah korupsi adalah masalah kronik yang menimpa Indonesia. Transparency International pada 2016 menempatkan Indonesia di posisi tujuh. Sedangkan dari 176 negara yang menjadi sasaran survey, Indonesia menduduki peringkat ke 90. Berbagai langkah ditempuh oleh Pemerintah, KPK adalah salah satu wujud penyelesaian masalah ini. Selain itu, reformasi birokrasi juga ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Belum lagi sebelumnya, otonomi daerah yang digadang sebagai penyelesaian masalah ini pun juga akhirnya jadi bumerang. Korupsi yang awalnya tersentral pun kini akhirnya menjamur dan berjejaring di daerah lokal. Belum lagi praktik-praktik para pemangku kebijakan (parlemen) yang dengan kuasanya ingin memperkaya dirinya sendiri dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Masalah di atas diulas lengkap diulas lengkap di buku ini. Selain opini terkait isu-isu kekinian, buku Keadilan, Demokrasi dan Korupsi; Esai-esai tentang Perilaku Anggota Parlemen Daerah dan Lemahnya Penegakan Hukum ini juga merupakan kumpulan tulisan yang dimuat di media massa yang menyikapi beberapa persoalan yang terjadi di Indonesia, terutama di lokal Surabaya.