Dari sudut dan logika sebuah hukum, Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (atau RUU-APP) tidak menarik. Apalagi rancangan ini berupa aturan-aturan moral seksual yang ambigu. Belum lagi RUU-APP ini tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada, seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Anak, KUHP kesusilaan, dan seterusnya. Hukum memaksudkan larangan dan perintah. Hukum yang benar dan adil melarang kejahatan dan memerintahkan kebaikan. Selain itu, hukum adil juga memaksudkan bahwa yang disebut kejahatan benar-benar sebuah keburukan; dan yang disebut kebaikan sungguh-sungguh memaksudkan nilai indahnya atau baiknya kehidupan itu sendiri.