Dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia dibagi dalam sepuluh wilayah pembangunan. Masing-masing wilayah pembangunan itu mencakup satu propinsi atau lebih. Dengan demikian penentuan wilayah pembangunan itu didasarkan pada satuan administratif. Pembagian wilayah pembangunan tingkat Propinsi atas beberapa wilayah pembangunan yang lebih kecil itu rupanya tidak lagi mempertahankan batas administratif, atau dengan perkataan lain, wilayah satu kabupaten dapat termasuk ke dalam lebih dari satu wilayah pembangunan. Untuk tujuan pembangunan secara terpadu, yang didasarkan pada sumber daya alam, ada kemungkinan wilayah pembangunan itu tidak sesuai dengan unit kesatuan sub wilayah geografi, yang dasar penentuannya sangat besar dan tergantung pada keadaan fisik, terutama topografi. Berhubung dengan itu, dalam penelitian ini, dasarnya diambil wilayah pembangunan tingkat propinsi dan seterusnya ditentukan sub-sub wilayah yang lebih kecil, yang terdapat di dalam Propinsi Bengkulu.