Masih perlukah agama, khususnya Gereja Katolik, mengatur perkawinan seseorang? Mengapa tidak diserahkan kepada UU sipil saja? Tindakan Gereja yang menetapkan sah tidaknya sebuah perkawinan, apakah bukan suatu bentuk intervensi yang membatasi kebebasan seseorang? Penolakan Gereja terhadap relasi sesama jenis atau same-sex couples, kumpul kebo, kawin kontrak, atau nikah sirri, misalnya, apakah bukan suatu bentuk tindakan diskriminatif dan pemerkosaan terhadap hak seseorang untuk menikah? Pertanyaan-pertanyaan mendasar dan aktual semacam itu, juga serangan orang-orang yang mengagung-agungkan kebebasan pribadi, akan mudah dijawab bila orang membaca buku ini. Secara panjang lebar dan mendalam penulis mengupas paham dan prinsip-prinsip fundamental perkawinan dalam Gereja Katolik. Hukum-hukum yang menyangkut unsur-unsur konstitutif perkawinan disaput dengan nilai-nilai moral teologis dan pesan pastoral. Akibatnya, pembaca bukan saja diberi informasi tentang unsur-unsur yang membuat sebuah perkawinan disebut sakramen, sah dan tidak terceraikan, melainkan juga dasar teologisnya, mengapa seperti itu. Hukum pun tidak lagi menjadi suatu yang hanya memberi kejelasan dan kepastian tentang perkawinan yang benar dan sejati, melainkan juga mendorong orang untuk mewujudkannya.