Melihat situasi demikian maka langkah-langkah penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif. Di samping reformasi birokrasi berbasis prestasi dan kompetensi, demokratisasi lembaga politik, transparansi informasi manajemen keuangan negara, amputasi penegak hukum yang terbukti korup dan merestruktasi aparat penegak hukum berbasis moral dan profesionalisme, juga yang perlu dilakukan adalah mereformasi peraturan perundangan korupsi yang responsif terhadap pengentasan korupsi itu sendiri.