Terdapat 3 (tiga) pokok bahasan dalam buku ini, yaitu Pertama, Bentuk dan implementasi politik hukum iptek dalam mmendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan sejak era demokrasi liberal sampai dengan era reformasi, belum memberikan dukungan signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kedua, prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan alih teknologi Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan alih teknologi, sehingga belum efektif untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Ketiga, konsepsi politik hukum iptek dalam mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional adalah perubahan paradigma pengembangan iptek dari konsep yang sebelumnya bersifat supply push menjadi demand driven yang berarti pengembangan iptek nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari solusi atas persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan paling mendasar menyangkut politik hukum iptek di Indonesia, adalah ditemukannya fakta bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang belum harmonis dan sinkron, sehingga mempengaruhi efektivitasnya dalam mendorong kemajuan dan perkembangan iptek. Dalam kaitan itu, ke depan, langkah-langkah perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan iptek ini perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga hukum iptek dapat menjadi sarana perubahan sosial (law as a tool of social engineering) dalam mendorong kemajuan iptek di Indonesia.