Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1965, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai persiapan dan pemahaman, baik di lingkungan aparatur pemerintah yang terkait maupun masyarakat sebagai pemakai jalan. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat jalan merupakan sarana transportasi yang besar pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat, roda pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang tersebut bukan pemakai kendaraan saja yang diatur melainkan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.