Bukan rahasia umum lagi kalau berbagai pengungkapan kasus politik di DPR kita, sesungguhnya bukanlah sebuah usaha serius untuk membangun good governance. Namun hanya merupakan sebuah usaha merumuskan kontrak-kontrak baru dalam pembagian jatah kue kekuasaan dan ekonomi. Yang kadang dilupakan adalah bahwa dalam perumusan kontrak-kontrak itu terdapat faktor kepentingan global yang bermain sangat jauh. Kenyataan bahwa ketergantungan kita hanya dilihat sebagai hal biasa (bukan suatu masalah) membuat tidak adanya upaya serius mendidik rakyat untuk mandiri. Apalagi ketergantungan itu bukan hanya di sektor ekonomi, namun telah menyentuh dunia pergerakan sosial kita. Maka wajar saja bila 'intervensi asing' itu bisa bebas berkeliaran di segenap penjuru negeri ini.