Istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis. Namun, dalam tahun-tahun awal masa reformasi bahkan terkadang sampai beberapa tahun terakhir adat seringkali diasosiasikan dengan gerakan, protes dan kerusuhan. Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing. Buku ini menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat baru baru ini. Buku ini memberikan pertimbangan apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan, serta mempelajari implikasinya atas perkembangan demokrasi, hak asasi, masyarakat sipil, dan stabilitas politik. Ketertarikan pada adat saat ini bukan hanya karena pemahaman atas kesadaran internasional akan hak asasi, tetapi juga merefleksikan secara khusus tradisi ideologi Indonesia yang mempercayai bahwa prasyarat normaitf yang sah untuk sebuah perjuangan politik dapat ditemukan dalam tiga unsur bumi, manusia yang hidup di atasnya, dan kebiasan-kebiasaan manusia itu. Meski kampanye atas nama adat mungkin berhasil mengemborkan ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan tanah dan membantu menjaga ketertiban lokal pada saat-saat sulit, usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional.