Record Detail
Advanced SearchText
Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Bonum Commune (Refleksi Kristis Atas Situasi Indonesia Berdasarkan Dokumen ASG)
Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan 'Bonum Commune' ini mendasarkan pembahasan pada dokumen Ajaran Sosial Gereja. Pertama yang dibahas adalah gambaran atau pandangan umum mengenai 'Bonum Commune'. Hal yang ingin dilihat di sini antara lain: mengenai pengertian umum 'Bonum Commune', prinsip-prinsip 'Bonum Commune', penerapan prinsip-prinsip 'Bonum Commune', usaha-usaha mewujudkan 'Bonum Commune'. Kemudian dilanjutkan dengan melihat terlebih dahulu teks-teks ASG yang berkaitan langsung dengan tema tersebut. Pokok-pokok dokumen ASG yang dibahas pada bab ini adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam mewujudkan 'Bonum Commune'. Tanggung jawab tersebut antara lain: negara bertanggung jawab memperhatikan hak-hak dasar manusia, bertanggung jawab memperhatikan masyarakat khususnya kaum miskin dan lemah, dan bertanggung jawab memperhatikan masalah-masalah sosial. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan melihat relevansi ASG bagi negara atau masyarakat Indonesia. Masalah yang ingin dibahas pada bagian ini didasarkan pada pembahasan yang ada pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dlam mewujudkan 'Bonum Commune'. Pembahasan dalam bab ini, antara lain perhatian pemerintah Indonesia terhadap hak-hak dasar manusia, perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya kaum miskin dan lemah dan perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial. Mengacu pada sumber-sumber dokumen Ajaran Sosial Gereja, tanggung jawab negara sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam pewujudan 'Bonum Commune' dipertegas. Pemerintah sebagai pelaksana aktif dalam mewujudkan 'Bonum Commune'. Pemerintah, dengan wewenang yang ada padanya memiliki tanggung jawab penuh dalam mengarahkan masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan bersama yang dicita-citakan. Walaupun dalam pelaksanaannya wewenang ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam pemerintahan untuk memperkaya diri, tetapi peran pemerintah tetap tidak bisa diganggu. Pemerintah tetap memiliki peran yang penting dalam mewujudkan 'Bonum Commune'.
Availability
09.000070 | 261.832 IKO t | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
261.832 IKO t
|
Publisher | STFT Widya Sasana : Malang., 2013 |
Collation |
vii + 60hlm: 21x28cm
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
261.832
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available