Tanah dan Pembangunan merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Secara sederhana dapat dikatakan; Tak ada pembangunan tanpa tanah. Di Indonesia dewasa ini, tak ada suatu paham yang begitu berpengaruh seperti paham pembangunan. Implementasi dari paham ini memberi perubahan yang sangat berati terhadap keseluruhan aspek tanah. Pembangunan selalu membutuhkan tapak untuk perwujudan proyek-proyek baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahaan milik pemerintah sendiri maupun perusahaan milik swasta. Hubungan pembangunan dan tanah bukan hanya aspek ekonomis namun juga politik. Model pembangunan politik yang otoritarian berkonsekuensi pada segala macam organisasi yang memiliki akses dan kontrol terhadap tanah harus merubah diri agar tunduk terhadap pelbagai implementasi dari otoritarianisme. Dalam hal ini berbagai cara yang digunakan untuk institusi politik otoritarian adalah pembangunan instrumen hukum manipulasi dan kekerasan.