Hukum pada hakikatnya dilahirkan sebagai wadah yang mampu menjamin kesejahteraan hidup bersama. Sangat ironis karena dalam kenyataan yang dijumpai dan dalam proses penerapannya ia semakin mengalami kerancuan. Hukum bukan lagi dilihat sebagai sebuah sistem sekaligus sarana yang mengatur dan mengikat kebebasan setiap individu tetapi dilihat sebagai hal yang justru membuat manusia semakin kehilangan kebebasannya. Akibat dari pergeseran tersebut, tema pembahasan mengenai hukum dijadikan sebagai menu utama dalam diskursus sehari-hari. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tak pernah menuai ketuntasan dan penyelesaian yang jelas merupakan gambaran dari kepincangan hukum itu sendiri. Jikalau hukum itu dibuat dan wajib untuk ditaati bersama maka segala kekacauan sebagaimana kerap terjadi dewasa ini tak akan terjadi. Dengan demikian hal esensial yang harus diprioritaskan dalam penegakan atau supremasi hukum adalah unsur-unsur dari hukum itu sendiri, yakni: keteraturan dalam hidup bersama, otoritas pejabat, dan berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada pihak atau kelompok yang dengan sengaja melanggar hukum. Han Fei Zi (280-233 SM) sebagai seorang filosof Cina yang sangat menonjol dari kaum legalis menghasilkan gagasan baru tentang hukum. Hukum, menurutnya merupakan produk dari penguasa. Oleh karena itu penguasa pun sangat berperan penting dalam mengontrol sekaligus menilai sejauh mana hukum tersebut membawa dampak yang baik yakni terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Kesadaran akan betapa pentingnya hukum berawal dari keprihatinan Han Fei Zi ketika menyaksikan situasi hidup masyarakat dan bagaimana peran penguasa sebagai pemangku jabatan dalam tugas jabatannya. Ada dua faktor penting yang melatar belakangi gagasan Han Fei Zi tentang hukum, yakni kehidupan masyarakat feodal pada masa Dinasti Zhou dan juga perbedaan kelas sosial.