Keterlibatan perempuan dalam politik selalu ditandai dengan penghadangan, tidak saja oleh sistem politik patriarkhal tetapi juga oleh sistem hukum yang di dominasi oleh paradigma laki-laki. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan terhadap eksistensi perempuan dalam politik. Hanya dengan jaminan hukum kiprah perempuan dalam politik bisa terealisasi. Buku ini menguji validitas negara hukum dalam menempatkan perempuan dalam politik terutama di parlemen. Bagaimana perempuan menegosiasikan kepentingan politiknya dengan menggunakan instrument hukum. Buku ini wajib dibaca oleh siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap gerakan politik perempuan serta para akademisi khususnya mereka yang berkecimpung dalam ilmu hukum ilmu politik dan ilmu kebudayaan.