PEMBANGUNAN jelas bukan sekedar perkara teknis-ekonomis: mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana subsidi. Pengalaman tiga dasawarsa lebih yang lalu (1966-1998) mengajarkan betapa pembangunan merupakan proses yang amat berurusan dengan harkat dan martabat manusia. Di tangan rezim Orde Baru pembangunan justru menunjukkan wajahnya yang eksploitatif dan monopolistik hampir di seluruh dimensi kehidupan bangsa ini. Atas nama pembangunan, rezim tersebut tampak leluasa berlaku tidak adil, tidak demokratis dan memusuhi siapa saja yang dianggap menghalangi kehendaknya. Alhasil, masyarakat pun hidup dengan dicekam ketakutan dan penderitaan. Belajar dari kebangkrutan moral dan legimitasi rezim semacam itulah, usaha membangun masyarakat yang mengandung relevansi emansipatoris hanya dapat dilakukan jika turut memasukkan upaya pemberdayaan masyarakat. Bukan saja memerangi kemiskinan dan kesenjangan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih aktif, penuh inisiatif dan madiri manuju Indonesia Baru.