Hampir semua Presiden dan Pemerintah negara-negara terbelakang selalu menyatakan, bahwa dengan menerapkan (neo-)globalisasi maka dibawah pemerintahan mereka perekonomian dan keamanan negara semakin membaik. (Neo-)globalisasi adalah pelaksanaan dari (neo)liberalisme, yaitu suatu faham perekonomian yang mengutamakan kapitalisme, feodalisme, dan monopoli. Dengan berlakunya (neo)liberalisme maka jelas yang bisa hidup dan berkembang hanyalah kelompok-kelompok yang memiliki modal kuat dan jaringan luas, yakni para pengusaha multi nasional dan konglomerat saja, dan otomatis juga para pejabat dan penguasa negara yang berkolusi dengan mereka dalam bentuk penerimaan free, komisi, saham kosong, dan hadiah-hadiah lainnya. Segala jenis hadiah itu adalah sebagai balas jasa para pengusaha itu kepada para Presiden dan pejabat-pejabat penguasa tadi yang telah membantu mereka dalam mendapatkan proyek-proyek raksasa serta fasilitas-fasilitas dalam bentuk UU peraturan-peraturan dan keamanan yang memudahkan operasional mereka. Dalam melaksanakan (neo-)globalisasi itu para Presiden dan pejabat pemerintah negara-negara terbelakang itu tidak mau peduli apakah rakyat mereka masing-masing juga bisa ikut maju atau tidak penghidupan mereka bahkan walaupun sampai berakibat sebaliknya yaitu malah menjadi makin melarat. Dan dalam kenyataannya yang terjadi adalah mayoritas rakyat negara-negara tersebut yang umumnya miskin yang menjadi semakin terpuruk kehidupannya. Keluhan dan tudingan daripada mayoritas rakyat negara-negara tersebut atas kehidupan mereka yang menjadi semakin susah dan terpuruk penyebabnya adalah (neo-)globalisasi yang dijalankan oleh pemerintah mereka masing-masing. Oleh sebab itu (neo)liberalisme itu harus dihentikan dan di dalam buku ini telah dipaparkan mengenai bagaimana cara atau metode untuk menghalangi atau menghapuskan (neo) globalisasi tersebut.